CERITA DIBALIK PEMBLOKIRAN TELEGRAM

Jakarta – Perihal penutupan akses atau pemblokiran terhadap 11 Domain Name System (DNS) terkait layanan Telegram berbasis web, Dirjen Aplikasi Informatika Kemkominfo, Semuel A. Pangerapan menegaskan bahwa keputusan tersebut bukan merupakan langkah yang gegabah.

Pasalnya, sejak tahun 2016, Kemkominfo telah memperingati Telegram terkait adanya konten radikalisme dan terorisme di platform mereka, namun tidak juga mendapat tanggapan dari pihak Telegram.

“Yang kami lakukan selalu berdasarkan fakta dan data. Kami tidak pernah gegabah dalam melakukan penutupan layanan yang banyak digunakan masyarakat. Kami selalu melakukan kajian dan berkoordinasi, sehingga apa yang kami lakukan bisa dipertanggungjawabkan,” kata Semuel A. Pangerapan, di Jakarta, Senin (17/7).

‪Berdasarkan temuan dari Kemkominfo dan Kementerian/Lembaga terkait, telah ditemukan lebih dari 17.000 konten-konten yang tidak sesuai dengan perundang-undangan, terutama konten yang menyangkut penyebaran radikalisme dan terorisme.

Karenanya, Kemkominfo mengirim permohonan kepada pihak Telegram untuk membersihkan konten-konten tersebut dari seluruh kanal yang difasilitasi oleh pihak Telegram. Semuel mengatakan Kemkominfo telah mengirim email sebanyak enam kali sejak 29 Maret 2016 sampai 11 Juli 2017 kepada pihak Telegram. Semua email tersebut telah terkirim dan diterima oleh pihak Telegram, namun seluruh permintaan tersebut belum mendapatkan tanggapan.‬

‪Keputusan untuk melakukan pemblokiran akhirnya dilakukan pada Jumat (14/7) setelah mempertimbangkan ketiadaan niat baik dari Telegram.

“Dari kejadian terorisme di Indonesia, mayoritas pelakunya ternyata menggunakan Telegram untuk berkomunikasi. Kami sudah menyurati Telegram untuk ikut menyelesaikan persoalan ini, namun tidak pernah mendapatkan tanggapan. Makanya kami kemudian mengambil langkah pemblokiran,” ujar Semuel.

Langkah tegas yang dilakukan pemerintah Indonesia membuat Telegram bereaksi. Meski awalnya sempat membantah telah menerima surat permohonan dari Kemkominfo, Pavel Durov selaku CEO Telegram akhirnya menyampaikan permohonan maafnya melalui kanal resminya di Telegram, Minggu (16/7). Durov mengakui telah lambat merespon permintaan Kemkominfo Indonesia untuk menutup kanal-kanal yang memuat konten terkait terorisme.

“Kemkominfo baru-baru ini mengirimi kami daftar saluran publik dengan konten terkait terorisme di Telegram, dan tim kami tidak dapat segera memproses dengan cepat. Kami tidak sadar akan permintaan ini, yang menyebabkan miskomunikasi dengan Kemkominfo,” tulis Durov.

Mengenai kemungkinan dilakukan normalisasi terhadap layanan Telegram yang sedang diblokir, Semuel mengatakan hal tersebut sangat mungkin untuk dilakukan. Dengan catatan, Telegram menyanggupi syarat-syarat yang diminta pemerintah Indonesia.

Ada empat langkah tindak lanjut yang diminta Kemkominfo, yaitu kemungkinan dibuatnya Government Channel agar komunikasi dengan Kemkominfo bisa lebih cepat dan efisien, meminta diberikan otoritas sebagai Trusted Flagger terhadap akun atau kanal dalam layanan Telegram, dan meminta Telegram membuka kantor perwakilan di Indonesia. Untuk proses tata kelola penapisan konten, Kemkominfo juga terus melakukan perbaikan baik proses, pengorganisasian, teknis, maupun Sumber Daya Manusia (SDM).‬